Pemda Diminta Dukung Penuh Lumbung Pangan Masyarakat, ini Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional

Bantenekspose.ID - Dalam menjaga ketahanan pangan daerah, seiring penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atau CPPD, Pemda harus mendukung penuh penguatan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat).

Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengisian LPM.

Karenanya, Arief berharap Pemda dapat terus melakukan pembinaan terhadap pengelolaannya dan penguatan LPM (Lumbung Pangan Masyarakat).

Baca Juga: Loker Cirebon, PT Home Credit Indonesia Buka Lowongan Kerja Lulusan SMA, ini Persyaratannya

Dikatakan Arief, pengelolaan LPM kaitannya dengan ketahanan pangan pada tingkat desa, perlu didukung dengan alokasi dana desa.

Sedikitnya, perlu 20 persen dari alokasi dana desa untuk mendukung ketahanan pangan.

"Sesuai Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun 2022," katanya, seperti dilansri laman resemi Badan Pangan Nasional.

Baca Juga: 5 Fakta Sesar Cimandiri yang Diduga Memicu Gempa Bumi Cianjur, Simak Uraiannya

Akan tetapi, lanjut Arief, dalam realisasi tahun 2022, hanya sebesar 17 persen Dana Desa yang digunakan untuk penguatan ketahanan pangan.

"Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan,” tambah Arief.

Arief juga meminta, Dinas Urusan Pangan dapat berkoordinasi dengan Bappeda guna merancang upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga lebih preventif dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Baca Juga: PT Smartfren Telecom Tbk Buka Lowongan Kerja Tangerang, Simak Syaratnya!

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan manfaat bagi seluruh kalangan yaitu petani sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum.

Arief menjelaskan, dengan dengan adanya cadangan pangan yang kuat, Pemda bisa menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan secara cepat untuk mencegah gejolak pangan di masyarakat

Mengingat sektor pangan memiliki andil besar bagi pengendalian inflasi nasional.