Anda Perlu Tahu, Begini Seluk Beluk Izin Pertambangan Batubara, Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

- Rabu, 11 Januari 2023 | 09:13 WIB
Batubara, salah satu komoditas tambang yang diburu pencari cuan. (Tangkapan Layar chanel YouTube/dendy interval)
Batubara, salah satu komoditas tambang yang diburu pencari cuan. (Tangkapan Layar chanel YouTube/dendy interval)

Bantenekspose.ID - Sebuah aktivitas usahs agar mempunyai pijakan hukum, tentu harus mempunyai perizinan usaha yang dikeluarkan pihak atau instansi berwenang, termasuk Izin Pertambangan Batubara.

Berkaitan dengan perizinan usaha batubara atau Izin Pertambangan Batubara ini, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP), sebagai turunan dari Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

PP yang mengatur Izin Pertambangan Batubara yaitu PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Baca Juga: Apa Saja yang Ditanyakan Dalam Tes Wawancara Panwaslu Kelurahan Desa? ini Bocoran Kisi Kisi Materinya  

Parlindungan Sitinjak, Staf pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, pada laman resmi Kemen ESDM, menjabarkan soal tata cara pemberian izin Usaha Pertambangan Batuan, termasuk batubara.

Menurutnya, PP No 23 Tahun 2010 komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam, antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Baca Juga: Teks Khutbah Jumat Singkat Tentang Pentingnya Menjaga Kelestarian Lingkungan

Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan
Dijelaskan Parlindungan Sitinjak, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan mengacu atau berdasarkan PP No 23 Tahun 2010, dilakukan dengan cara permohonan wilayah.

"Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya," ujarnya.

Halaman:

Editor: Saeroji Al Ghazaly

Sumber: esdm.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X