Soal Pembantu Rumah Tangga, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang Sebut Problem Kelembagaan

- Rabu, 1 Februari 2023 | 06:31 WIB
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang (Dok Biro Humas Kemnaker)
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang (Dok Biro Humas Kemnaker)

Bantenekspose.ID - Menyoroti masalah pekerja rumah tangga atau PRT, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang menyebutnya sebagai problem kelembagaan.

Banyak yang mengatasnamakan Lembaga Perekrutan PRT, namun hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bahkan, kata Haiyani Rumondang, ada yang tak memiliki NIB. Karenanya, masalah PRT menjadi problem kelembagaan.

Baca Juga: Info Loker Serang Terbaru, PT Intera Lestari Polimer Buka Lowongan Kerja, Ayo Simak Syaratnya dan Lamar Segera

Menurut Haiyani Rumondang, lembaga penempatan PRT diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2021.

Disebutkan, bahwa Lembaga Penempatan PRT wajib memiliki NIB dan sertifikat standar terverifikasi yang diajukan melalui aplikasi OSS dan Permenaker.

"Penempatan oleh lembaga yang tak berijin inilah yang menimbulkan potensi human trafficking," ujar Haiyani Rumondang, seperti dilansri laman resemi Kemnaker.

Baca Juga: Loker Cikarang Terkini: PT Indonesia Epson Industry Sedang Cari Designer dan Engineer

Akibat tak berizin, sambungnya, muncul masalah tak ada perjanjian kerja, perlakuan tak baik dari pemberi kerja, pemotongan gaji, hingga perekrutan pekerja di bawah usia 18 tahun.

Lanjut Haiyani, berkaitan dengan pengawasan Kemnaker tak bisa bekerja sendirian. Semua komponen harus digerakkan.

"Kemnaker (Pengawas Ketenagakerjaan-red) tak dapat bekerja sendirian. Semua komponen harus digerakkan termasuk kolega kami di daerah," ujar Haiyani Rumondang dalam Dialog Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta.

Baca Juga: Bocoran Kisi Kisi Latihan Soal PPPK Kemenag, Penting Untuk yang Daftar Formasi Penyuluh Agama Islam

"Dengan komitmen yang baik untuk melindungi salah satu komponen bangsa kita (PRT-red), Insha Allah akan terjadi kesepahaman yang baik," tambahnya.

Haiyani juga menyampaikan, bahwa RUU PRT agar segera disahkan, sebagai solus melindungi kepentingan para pekerja rumah tangga.

Melalui RUU PPRT ini dan komitmen semua pihak, maka pemerintah akan memberikan hadiah kepada PRT.

Halaman:

Editor: Saeroji Al Ghazaly

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X