Tok! Dugaan Transaksi Rp349 Triliun Mulai Diusut Satgas TPPU

BantenEkspose.id - Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) dikabarkan mulai mengusut dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

Tim Satgas TPPU yang menggarap dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun ini, merupakan tim yang dibentuk oleh Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sebelumnya, dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun ini, diungkap langsung oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Baca Juga: Jhon LBF Bongkar Masalah Masuk Pabrik di Balaraja dan Cikupa Pake Duit

Temuan transaksi inipun, belum lama ini sempat membuat geger kalangan masyarakat Indonesia.

Bahkan, debat panas pun terjadi antara Menko Polhukam, Mahfud MD dengan jajaran Komisi III DPR RI saat RDP, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 29 Mei 2023.

Kekinian, persoalan dugaan kasus transaksi janggal senilai Rp349 triliun ini, memulai babak baru.

Baca Juga: Keras! Jika Jalan Rusak dan Tak Diperbaiki, Jokowi: Laporkan ke Saya

Deputi III Kemenko Polhukam sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU, Sugeng Purnomo mengatakan, salah satu dari sejumlah kasus yang diprioritaskan, yakni transaksi Rp189 triliun yang sebelumnya dibahas bersama DPR

"Kalau bicara prioritas di Kemenkeu, kita akan prioritaskan yang 189 (Rp189 triliun). Ini kan sudah menjadi perbincangan publik. Itu satu," ujar Sugeng Purnomo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

Menurut Sugeng, Satgas TPPU ini akan dibagi menjadi dua kelompok kerja. Tim akan mengusut 300 laporan hasil analisis (LHA) janggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sempat dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Juga: Gelontorkan Rp800 Miliar, Jokowi Ambil Alih Pembangunan Jalan Rusak di Lampung

"Jadi satgas ini ada kelompok kerja satu dan dua. Kelompok kerja satu ini nanti melakukan evaluasi dan supervisi terhadap 200 LHA, LHP, dan informasi yang diterima jajaran Kemenkeu. Jadi itu kelompok kerja 1," ungkapnya.

Sementara untuk tim kedua lanjut Sugeng, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 100 LHA dan LHP yang dikirimkan kepada pihak lain.