Rencanakan Jabatan Kades 9 Tahun, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar: Kami Sudah Siapkan Kajian Akademiknya

BantenEkspose.ID - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar sudah menyiapkan kajian akademik terkait penambahan masa jabatan Kepala Desa (Kades).

Sehingga, Kata Abdul Halim Iskandar, bila sewaktu-waktu usulan tersebut direspon positif oleh DPR RI dan ada perintah dari Presiden Joko Widodo untuk dijalankan, maka Kemendes PDTT telah siap.

“Karena itu bagian dari tugas kita, ketika respon DPR siap dan Presiden perintah maka tidak perlu menunggu lama karena kita sudah siapkan naskah akademiknya, meskipun terus kita kembangkan,” kata Abdul Halim Iskandar seperti dilansir dari laman kemendesa.go.id belum lama ini. 

Baca Juga: Demi Kelestarian Lingkungan dan Hutan, AKBP Candra Sasongko Serahkan 1000 Bibit Pohon di Kecamatan Cibeber

Abdul Halim Iskandar menjelaskan, penambahan masa jabatan tersebut sengaja diusulkan karena selama ini Kepala Desa dinilai kurang efektif bekerja membangun desa, karena disibukkan menyelesaikan konflik yang selalu muncul pascapemilihan.

“Wacana 9 tahun itu saya lontarkan sejak bulan Mei 2022, saya sampaikan beberapa permasalahan penyelesaian konflik pasca Pilkades,” ucapnya.

Berdasar hasil beberapa kajian akademik menjelaskan bahwa penyelesaian konflik akibat Pilkades membutuhkan waktu lebih dari satu tahun, begitu juga menyiapkan Pilkades berikutnya butuh waktu satu tahun.

Baca Juga: PPK di Kabupaten Lebak Akan Laksanakan Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS Pemilu 2024 yang Lulus CAT

Harapannya, dengan penambahan masa jabatan itu Kepala Desa akan lebih efektif karena waktunya tidak lagi dihabiskan menyelesaikan konflik akibat Pilkades. Namun, mereka juga tetap dibatasi boleh memimpin desa hanya 18 tahun alias hanya dua periode.