• Senin, 25 September 2023

Anggota Komisi V DPR RI Thoriq Hidayat Usulkan Pelatihan Sertfikasi Halal Bagi BUMDes, ini Alasannya

- Jumat, 10 Maret 2023 | 10:36 WIB
Anggota Komisi V DPR RI Thoriq Hidayat, usulkan pelatihan sertifikasi halal bagi BUMDes/BUMDesa. (Foto: Arief/nr/emedia.dpr.go.id)
Anggota Komisi V DPR RI Thoriq Hidayat, usulkan pelatihan sertifikasi halal bagi BUMDes/BUMDesa. (Foto: Arief/nr/emedia.dpr.go.id)

Bantenekspose.id - Berkaitan dengan makanan halal, Anggota Komisi V DPR RI Thoriq Hidayat mengusulkan agar ada pelatihan sertifikasi halal bagi BUMDes/BUMDesma.

Pelatihan sertifikasi halal bagi BUMDes/BUMDesma ini sangat penting, karena menurutnya desa-desa masih buta dengan hal ini.

Karenanya Thoriq Hidayat menekankan, agar diselenggarakan pelatihan sertifikasi halal bagi BUMDes/BUMDesma.

Baca Juga: Soroti Peristiwa di RSUD Subang Jawa Barat, Netty Prasetiyani Aher Minta Kemenkes Segera Lakukan ini

Thoriq Hidayat mengungkapkan hal tersebut, saat RDP dengan jajaran Kementerian PDTT, di Gedung Nusantara DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Thoriq menegaskan, persoalan makanan halal tidak bisa ditawar-tawar karena mayoritas masyarakat Indonesia merupakan umat Islam.

"Oleh sebab itu, pelatihan tersebut menjadi hal yang krusial kepada BUMDes/BUMDesma," katanya.

Baca Juga: Hadir di Peresmian Pabrik Naphthalene PT Dongsuh Indonesia, Sekda Kabupaten Serang Minta ini

Alasan Thoriq mengungkapkan hal tersebut, karena tahun 2024 ada kewajiban untuk sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia.

"Termasuk produk-produk yang dihasilkan UMKM yang bertebaran di seluruh desa di Indonesia," imbuhnya.

Lanjutnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah Umat Islam, dan masalah makanan halal ini adalah masalah fundamental,

Baca Juga: Kisi Kisi Soal Kompetensi Manajerial Terbaru, Seleksi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

"Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak bisa digantikan," katanya.

Oleh karena itu, tambah Thoriq, pelatihan ini menjadi penting bagi BUMDes/BUMDesma untuk sertifikasi halal ini.

Selain itu, pada RDP tersebut, politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan perbedaan penggarapan penanganan Kemen-PDTT dengan Kementerian Pariwisata terhadap Desa Wisata.

Halaman:

Editor: Saeroji Al Ghazaly

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X