Bantenekspose.id - Ancaman konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri di semua daerah meningkat.
Karenanya, pemerintah daerah harus segera melakukan upaya pemetaan kawasan pertanian dengan sistem zonasi lahan pertanian.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, menyikapi meningkatnya ancaman konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri.
Sultan B Najamudin memandang penting pemerintah daerah agar segera melakukan upaya pemetaan kawasan pertanian di daerah dengan sistem zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, alih fungsi lahan pertanian mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu hektare per tahun.
Menurut mantan Wagub Bengkulu ini, konversi lahan pertanian itu menjadi salah satu ancaman terhadap sektor pertanian dalam meningkatkan produktivitas pangan Nasional.
Baca Juga: China Road and Bridge Corporation Buka Lowongan Kerja Penerjemah, Gajinya hingga Rp6 Juta
"Karena sistem pertanian kita belum sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan mekanisasi pertanian yang efisien dan presisi," ujar Sultan, dilansri Bantenekspose.id dari laman resmi DPD RI.
Dikatakan Sultan, zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, akan memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penerapan mekanisasi pertanian.
"Karena setiap komoditi membutuhkan alat dan mesin pertanian yang berbeda-beda," imbuhnya.
Baca Juga: BOCORAN Kisi Kisi Soal Moderasi Beragama Seleksi Kompetensi PPPK Penyuluh Agama Islam
Lebih lanjut Sultan mengatakan, jenis komoditi yang yang terkonsentrasi dalam suatu kawasan akan sangat efisien bagi alat dan mesin pertanian secara kolektif.
Hal ini tentu akan mempercepat peningkatan level mekanisasi pertanian Indonesia yang ditargetkan hingga 3,5 hp pada 2024.
"Tahun 2021 lalu indeks mekanisasi kita baru tercatat mencapai 2,1 house power (hp) per hektare (ha)", ungkapnya.
Artikel Terkait
Fraksi PKS Tolak Kenaikan BPIH dan Bipih Tahun 2023, ini Alasan yang Disampaikan Bukhori Yusuf
Soroti Penggunaan Nitrogen Cair pada Jajanan Chiki Ngebul, Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari Ungkap Hal ini
Soal Penerapan Bipih Rp49,68 juta Ditanggung Jemaah Haji, ini Alasan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Setuju
Perannya Sangat Penting, LaNyalla: Ulama Harus Diberi Ruang Besar Menentukan Arah Perjalanan Bangsa
Politisi Fraksi PKB Syaikhul Islam Katakan Tak Setuju Relokasi Depo Pertamina Plumpang, ini Alasannya
Soroti Peristiwa di RSUD Subang Jawa Barat, Netty Prasetiyani Aher Minta Kemenkes Segera Lakukan ini
Anggota Komisi V DPR RI Thoriq Hidayat Usulkan Pelatihan Sertfikasi Halal Bagi BUMDes, ini Alasannya
Aksi Menabur Lele dan Nanam Pisang di Jalan yang Rusak, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Lebak Geram, Bilang Gini
Soroti Aturan Larangan Buka Bersama, Pemerintah Sangat Gegabah Kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Sikapi Larangan Buka Bersama pada Ramadhan 2023, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati Ungkap hal ini