Soal Kebijakan Impor Beras, Sultan B Najamudin Minta Pemerintah Tak Melulur Merujuk Data ini

Bantenekspose.id - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah untuk tidak selalu merujuk pada data stok CBP dalam memutuskan kebijakan impor beras.

Menurut Sultan B Najamudin, kebijakan impor beras memiliki dampak yang luas dan sistematis dalam jangka panjang bagi petani, dan masa depan pertanian Indonesia.

Sultan B Najamudin menilai, data stok CBP cenderung merusak mekanisme pasar beras nasional, karenanya pemerintah diminta tidak melulu merujuk data stok CBP dalam kebijakan impor beras.

Baca Juga: Loker Jawa Barat Lulusan SMK, PT Sutek Mitra Utama Saat ini Buka Lowongan Kerja, Gaji hingga Rp4 juta

Sultan juga mengatakan, bahwa Bulog tak pernah ingin bersaing dengan harga beli gabah yang lebih memuaskan petani dari para pedagang besar.

"Insya Allah menurut BPS, hingga akhir Maret diproyeksikan ada surplus beras nasional sebanyak 2,84 juta ton, dan April adalah surplus 1,26 juta ton beras," kata Sultan.

"Artinya stok beras kita sangat cukup, tapi akibat psikologi pasar yang terlanjur panik oleh data CBP (cadangan beras pemerintah) yang diumumkan pemerintah, harga pun melonjak drastis," tambah Senator asal Bengkulu ini.

Baca Juga: Kabar Terbaru, PT Dover Chemical Buka Lowongan Kerja Lagi, Buruan Lamar!

Lanjut Sultan, karena menipisnya CBP Bulog dan Bapanas, pasar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menaikkan harga beras.

Seolah Indonesia sedang defisit beras, padahal gara-gara Bulog yang tidak sanggup memuaskan petani lokal dengan harga gabah yang lebih bersaing dan proporsional.

"Akibatnya harga beras terus melonjak, sementara harga gabah tak kunjung membaik," imbuh Sultan.

Baca Juga: Lobang Batubara Lebak Selatan Kembali Makan Korban, Kali ini Menimpa Warga Desa Situregen Kabupaten Lebak

Ditambahkan, Bapanas meneken lalu seketika mencabut aturan harga eceran tertinggi (HET) gabah dan beras pun terjadi.

Dikatakan Sultan, jika ingin memperoleh margin dari harga gabah dan beras, Bulog sebaiknya bersedia untuk berkompetisi di pasar lokal.

"Bukan justru mengganggu mekanisme pasar yang ada dengan produk impor," tandasnya.