Bantenekspose.id - Pemerintah China meminta APBN jadi jaminan untuk pembayaran proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Diketahui, bunga utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung, lebih tinggi dari skema proposal awal.
Menyikapi permintaan tersebut, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, Pemerintah China tidak bisa minta APBN jadi jaminan pembayaran proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Seperti ramai diberitakan, pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung yang diinisiasi di era Menteri BUMN Rini Soemarno ternyata terus menimbulkan masalah.
Terbaru, pemerintah China meminta APBN Indonesia menjamin pembayaran utang proyek tersebut.
Bahkan bunga utang proyek tersebut ternyata lebih tinggi dari skema di dalam proposal awal yang ditawarkan.
Baca Juga: PT Bangunperkasa Adhitamasentra Kembali Buka Lowongan Kerja Serang dengan Ijazah Min S1
Yakni menjadi 3,4 persen dari tawaran awal 2 persen. Biaya pembangunan juga membengkak.
Dari awalnya US$6,071 miliar menjadi US$7,5 miliar, atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000/US$).
“Kita masih ingat lho skema awal yang ditawarkan China di era Menteri Rini Soemarno," kata LaNyalla, dikutip dari instagram @dpdri, Kamis 13 April 2023.
Baca Juga: Gaji hingga Rp6,1 Juta, PT Santosa Agrindo Sedang Buka Lowongan Kerja Serang, Ijazah SMA
Lanjut LaNyalla, saat itu alasan Indonesia menolak tawaran Jepang, karena China tidak meminta jaminan APBN.
"Hutang yang diberikan dengan bunga rendah 2 persen fix 40 tahun, dan pembiayaan murni B2B,” ungkap LaNyalla.
LaNyalla menegaskan, proyek tersebut memang harus business to business (B2B).
Artikel Terkait
Anggota Komisi V DPR RI Thoriq Hidayat Usulkan Pelatihan Sertfikasi Halal Bagi BUMDes, ini Alasannya
Aksi Menabur Lele dan Nanam Pisang di Jalan yang Rusak, Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Lebak Geram, Bilang Gini
Soroti Aturan Larangan Buka Bersama, Pemerintah Sangat Gegabah Kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Sikapi Larangan Buka Bersama pada Ramadhan 2023, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati Ungkap hal ini
Hadapi Ancaman Konversi Lahan Pertanian, Sultan B Najamuddin Minta Pemerintah Daerah Lakukan ini
Rencana Impor Kereta Bekas dari Jepang, Tak Akan Terjadi Bila PT KCI Miliki ini, Kata Endro Suswantoro Yahman
Sikapi Penurunan Kemantapan Jalan Nasional, Sigit Sosiantomo Desak Pemerintah Hentikan ini
Soal Kebijakan Impor Beras, Sultan B Najamudin Minta Pemerintah Tak Melulur Merujuk Data ini
Rp73 Miliar Bantuan Guru Madrasah di Wilayah 3T, Ketua DPD RI LaNyalla Minta Jangan Ada Potongan
Sektor Perikanan dan Kelautan, Potensi Besar Namun Pengelolaannya Belum Maksimal Kata Slamet