BantenEkspose.ID - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa, Presiden Jokowi mengakui adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu dan berjanji tidak akan terulang lagi.
Bahkan, lanjut Muhaimin Iskandar, Jokowi mengakui pelanggaran HAM berat tersebut dilakukan selama puluhan tahun, negara mengabaikan peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Namun dengan pengakuan Jokowi tentang pelanggaran HAM berat tersebut, Muhaimin Iskandar mengapresiasinya.
Baca Juga: Teks Kultum atau Kuliah Tujuh Menit Tentang Larangan Berkhianat Dalam Sebuah Kesepakatan Bersama
"Sebagai sesama anak bangsa, saya tentu mengapresiasi pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang mengakui 12 (dua belas) pelanggaran HAM berat, ini adalah tuntutan korban yang sudah lama mencari keadilan," katanya melalui laman dpr.go.id, belum lama ini.
Menurut Gus Muhaimin sapaan akrabnya, pengakuan pemerintah tersebut sesuai dengan amanat reformasi.
Ia pun menanti langkah konkret pemerintah usai mengakui 12 (dua belas) tragedi yang merenggut ribuan nyawa itu sebagai pelanggaran HAM berat.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menaruh harapan besar tragedi HAM di Indonesia tidak kembali terjadi, baik yang sifatnya biasa maupun berat.
Menurut Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, Indonesia harus tumbuh dan maju beriringan dengan penegakan HAM bagi setiap warganya.
"Bahkan bagian terpenting dari amanat reformasi. Pemerintah setelah mengakui, diikuti dengan tindakan nyata untuk memenuhi HAM para korban. Semoga tidak ada lagi kejadian yang serupa. Karena Indonesia harus tumbuh dan maju seiring dengan tegaknya perlindungan dan pemenuhan HAM setiap warga negara," tukas Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.
Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, Presiden Jokowi mengakui ada pelanggaran HAM berat dalam berbagai peristiwa di masa lampau.
Hal tersebut diungkapkannya setelah meneria laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
Artikel Terkait
Sufmi Dasco Bersama Kawan-Kawan Akan Pelajari Perppu Cipta Kerja Masa Sidang Mendatang
Adanya Mafia Beras Dalam Kebijakan Impor Beras Sebanyak Ratusan Ton, Rano Alfath Tanggapi Gini!
Politisi NasDem Ahmad Sahroni Dukung Penerapan Kembali Tilang Manual, ini Alasannya
Kelangkaan BBM Subsidi di Aceh, Senator Fadhil Rahmi Minta Pemerintah Pusat Lakukan ini
Politisi PKS Minta Pemerintah Menurunkan Harga BBM Subsidi, ini Alasannya
Polemik Sistem Pemilu 2024, Tahapan Sudah Berjalan, Jangan Timbulkan Kegaduhan Kata Politisi PAN Guspardi Gaus
Rano Karno Harap Perpustakaan Selain Menjadi Pusat Literasi Juga Menjadi Etalase Budaya Daerah