Dedi Mulyadi Minta KKP Buat Skema Perubahan Paradigma Kelautan Agar Nelayan Sejahtera

BantenEkspose.ID - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membuat skema perubahan paradigma kelautan, guna peningkatan kesejahteraan nelayan. 

Kata Dedi Mulyadi, kesejahteraan nelayan tersebut, terutama terkait tempat tinggal yang bersih dan layak huni serta kampung laut. 

Sebab sejauh ini, lanjut Dedi Mulyadi, menilai sanitasi lingkungan kampung laut bagi nelayan buruk dan belum tersedianya kredit perumahan murah bagi para nelayan.

Baca Juga: Penyaluran CSR BUMN Kurang Tepat Sasaran, Harus Diarahkan Sesuai Bidang Usaha Kata Dedi Mulyadi

“Di seluruh area nelayan di kita sanitasi lingkungannya buruk, rumah-rumahnya tanpa toilet, ada satu rumah diungsi oleh enam keluarga, di tambah lagi juga kepemilikan tanahnya juga tidak ada," kata Dedi Mulyadi seperti dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa 17 Januari 2023.

"Sehingga ketika terjadi pembangunan bisnis tambak udang, bisnis bandeng, kemudian merusak ekosistem pantai, apa yang terjadi setelah mereka bisnisnya ditinggalkan? abrasi terjadi, apa yang hilang? Kampung-kampung nelayan tenggelam,” sambungnya. 

Dedi Mulyadi menilai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lebih banyak berfokus pada wilayah daratan, sedangkan kemampuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat terbatas pada aspek-aspek penanganan bencana di daerah pantai. 

Baca Juga: Wali Kota Serang Syafrudin Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia Bersama Presiden Jokowi

“Saya katakan tidak ada salahnya kementerian kelautan itu membentuk satu dirjen yang khusus menangani infrastruktur agar infrastruktur laut kita terbenahi dengan baik. Agar kita kunjungan ke mana-mana tidak itu-itu juga usulannya, pengerukan, abrasi pantai seperti itu saja tidak pernah berakhir. Nah ini harus segera ditangani,” usulnya.

Saat ini, menurutnya, daya jelajah para nelayan juga semakin terbatas seiring dengan kenaikan harga BBM. Nelayan tidak bisa lagi menjangkau ikan-ikan besar di tengah laut, jangkauannya hanya di pinggir-pinggir karena kemampuan operasionalnya dan kapalnya terbatas. 

Sehingga, dalam jangka panjang, kalau pemerintah tidak melakukan perubahan dalam manajemen penanganan kelautan, maka suatu saat nanti yang menangkap ikan di Indonesia hanya orang-orang kaya.

Baca Juga: Kendalikan Inflasi, Jokowi Ajak Kepala Daerah Blusukan ke Lapangan

“Hanya orang-orang (punya) modal atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan di Indonesia, yang melakukan penangkapan dan pengolahan adalah semuanya kapal-kapal asing. Itu akan terjadi karena apa? karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib yang dimiliki,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Untuk itu, KKP perlu membuat skema yang mulai mengarah pada perubahan paradigma kelautan. Harus mengarah pada sebuah rencana besar yang mengubah nasib para nelayan di Indonesia dengan berbagai skema dan kebijakan yang lebih memadai.