“Jadi angka enam triliun (anggaran KKP di tahun 2023) bagi saya nggak ada arti dibanding luasnya kelautan kita. Ditambah lagi juga program kita misalnya tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayan kita tidak terlindungi di rumahnya karena rumahnya sudah rata-rata tidak layak huni,” ungkap Legislator Dapil Jawa Barat VII itu.
Baca Juga: Jelang Nataru, Dedi Mulyadi Klaim Harga Bahan Pangan di Purwakarta Masih Stabil
Di sisi lain, menurutnya, di daerah daratan dan industri banyak dijumpai perumahan layak huni dengan harga murah bahkan tanpa DP (down payment/uang muka) yang berbanding terbalik dengan nasib para nelayan yang bahkan tidak dijumpai kredit rumah para nelayan.
Sehingga, ia berharap, KKP mulai mengarahkan agar nasib nelayan di Indonesia mulai berubah. Hal itu dengan cara memiliki area kampung yang bersih, rumah yang memadai, perahu atau kapal yang daya jelajahnya tinggi, serta kemampuan keuangan mereka untuk bisa berlayar dengan baik dengan biaya yang cukup.
Baca Juga: Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Ini Profil Anne Ratna Mustika Atau Ambu Anne
“Itu saja pesan dari saya. Sehingga, di laut kita jaya harus tetap berjaya selamanya. Karena kalau kita tidak mengubah paradigma berpikir tentang kelautan, maka makin lama kita akan makin miskin di negeri kita sendiri,” tutup Dedi Mulyadi. ***
Artikel Terkait
Gugat Cerai Dedi Mulyadi, Ini Profil Anne Ratna Mustika Atau Ambu Anne
Ini Profil Dedi Mulyadi, Anggota DPR RI yang Digugat Cerai Bupati Purwakarta
Sidang Pertama Gugat Cerai Anne Ratna, Kuasa Hukum Jelaskan Alasan Dedi Mulyadi Tak Hadir
Dedi Mulyadi Digugat Cerai, ke Pengadilan Agama Purwakarta Naik Angkot, Netizen Bilang Gini
Antarkan Dedi Mulyadi Digugat Cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta, Terharu... Tangisan Sopir Angkot pun Pecah
Jelang Nataru, Dedi Mulyadi Klaim Harga Bahan Pangan di Purwakarta Masih Stabil
Penyaluran CSR BUMN Kurang Tepat Sasaran, Harus Diarahkan Sesuai Bidang Usaha Kata Dedi Mulyadi