Anggaran Negara Naik Drastis, Tapi Ada Pengurangan Subsidi Untuk Rakyat Kata Anis Byarwati Prihatin

BantenEkspose.ID - Anggota DPR RI komisi XI Anis Byarwati merasa prihatin adanya pengurangan beberapa subsidi untuk rakyat.

Adapun pengurangan subsidi tersebut, lanjut Anis Byarwati yakni pengurangan nilai manfaat dana haji, pembatasan subsidi pupuk, pengurangan subsidi BBM, kenaikan pajak PPN, hingga rencana kenaikan tiket KRL.

Padahal, kata Anis Byarwati, anggaran negara naik secara drastis hingga Rp3.041 triliun, namun subsidi untuk rakyat berkurang.

 Baca Juga: Loker Cirebon, PT Gamatara Trans Ocean Shipyard Buka Lowongan Kerja Lulusan Sarjana, Cek Syaratnya

"Di tengah naiknya anggaran negara secara drastis menembus Rp3.041 triliun, tetapi disisi lain banyak subsidi untuk rakyat perlahan dikurangi ini ironi di tengah perekonomian masyarakat yang belum pulih," kata Anis Byarwati seperti dilansir dari laman dpr.go.id, Senin 30 Januari 2023.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga mengkritik istilah ‘subsidi tidak tepat sasaran’ yang seringkali digunakan untuk mengurangi hingga mencabut subsidi. 

Menurutnya, hal ini menunjukkan kebijakan subsidi Pemerintah belum berpihak pada rakyat. 

Baca Juga: Loker Kalbar, PT Artemy Visi Mandiri Bersama Buka Lowongan Kerja Lulusan Sarjana, Cek Syarat dan Ketentuannya

"Seperti misalnya tiket KRL yang dianggap terlalu murah oleh pemerintah, sehingga perlu dibedakan berdasarkan kaya dan miskin, padahal di negara maju manapun selalu mendorong rakyatnya untuk menggunakan transportasi publik yang terjangkau, selain mengurangi emisi juga solusi bagi problem kemacetan," ujarnya.

Politisi PKS ini menyampaikan bahwa akan senantiasa memperjuangkan agar tidak ada pengurangan subsidi bagi rakyat, misalnya menahan kenaikan tarif listrik bagi golongan bawah serta LPG ukuran 3 kilogram. 

Anis Byarwati mengingatkan bahwa, tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tertuang dalam bagian pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: Ingin Kerja di Ibukota? Yuk Simak Loker Jakarta PT Kapal Api Global, S1 Bisa Daftar

"Karena begitu terjadi kenaikan, angka inflasi akan semakin meningkat sehingga kualitas pertumbuhan ekonomi terdegradasi. Jadi kesejahteraan itu untuk kemaslahatan publik jangan bagi kelompok atau pribadi saja, jangan sampai mindset pemerintah itu bahwa rakyat adalah beban, seperti pernah disebut misalnya pensiunan ada beban negara, ini kan tidak pas dengan arah tujuan bernegara," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini juga merasa prihatin dengan semakin beratnya beban rakyat yang dipicu dari kenaikan pajak, mulai dari naiknya tarif bea meterai hingga kenaikan PPN.